Tindak Lanjuti Surat Bawaslu RI, Bawaslu Tapin Siapkan Video Best Practice dan Capaian Kinerja

Bawaslu Kabupaten Tapin menindaklanjuti surat Bawaslu RI Nomor 1/KP.06/K1/01/2026 terkait permintaan dokumentasi video praktik baik (best practice) dan capaian kinerja lembaga. Tindak lanjut tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan Ketua Bawaslu Tapin, Abid Fikasi Gulo, bersama Koordinator Divisi SDM Bawaslu kabupaten/kota se-Kalsel dalam kegiatan koordinasi yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom, Kamis malam (12/03/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya konsolidasi dalam rangka menghimpun dokumentasi kinerja pengawasan pemilu yang inovatif, efektif, dan berdampak. Melalui dokumentasi tersebut, Bawaslu RI mendorong adanya pertukaran praktik baik antar daerah sekaligus memperkuat akuntabilitas kinerja kelembagaan.

Dalam forum tersebut, peserta mendapatkan penjelasan teknis terkait format, substansi, serta mekanisme penyampaian video dokumentasi yang diminta. Video yang disusun diharapkan mampu menggambarkan proses, tantangan, inovasi, serta hasil nyata dari pelaksanaan tugas pengawasan di masing-masing daerah.

Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat, Des Rizal, dalam arahannya menegaskan pentingnya kualitas dan ketepatan substansi dalam penyusunan dokumentasi tersebut.

“Permintaan dokumentasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi ruang untuk menunjukkan kinerja terbaik yang telah dilakukan jajaran Bawaslu di daerah. Oleh karena itu, setiap satuan kerja diharapkan dapat menyajikan video yang informatif, terstruktur, dan mampu merepresentasikan praktik pengawasan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa dokumentasi yang disampaikan harus memuat nilai pembelajaran (lesson learned) sehingga dapat menjadi referensi bagi daerah lain dalam meningkatkan kualitas pengawasan pemilu.

Menutup kegiatan zoom tersebut, Bawaslu Tapin menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti arahan dengan menyiapkan dokumentasi video yang tidak hanya memenuhi ketentuan, tetapi juga mampu menggambarkan capaian dan inovasi pengawasan secara utuh. Langkah ini diharapkan dapat berkontribusi dalam penguatan tata kelola kelembagaan serta peningkatan kualitas pengawasan pemilu secara berkelanjutan.