Dorong IKPA Lebih Optimal, Bawaslu Tapin Gelar Monev Bersama KPPN Barabai dan Bawaslu Kalsel

Bawaslu Kabupaten Tapin melaksanakan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Anggaran bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Barabai dan Keuangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (20/08/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Bawaslu Kabupaten Tapin ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran.

Rapat tersebut dihadiri Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tapin, Kepala Sekretariat, Keuangan Bawaslu Tapin, perwakilan KPPN Barabai, serta Keuangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Pertemuan ini menjadi ruang koordinasi sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang telah berjalan, khususnya dalam upaya meningkatkan pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Djoko Julianto dari KPPN Barabai menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas pelaksanaan anggaran di lingkungan Bawaslu. Selain itu,  juga menjadi sarana untuk mengevaluasi berbagai hal serta menindaklanjuti bagian-bagian yang masih perlu mendapat perhatian dan perbaikan.

“Rapat ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman pelaksanaan anggaran pada Bawaslu, khususnya terkait pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau IKPA,” ujarnya.

Selain itu, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan harus didukung dengan dokumen yang lengkap serta dilakukan sesuai ketentuan. Pemantauan terhadap indikator-indikator yang memengaruhi nilai IKPA juga perlu dilakukan secara berkala, termasuk ketepatan transaksi dan administrasi melalui aplikasi pemerintah, pengajuan dan penyelesaian tagihan, hingga pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP).

“Koordinasi antara pengelola keuangan, pejabat perbendaharaan, dan pelaksana kegiatan sangat penting untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai target. Jika terdapat kendala, agar segera dikonsultasikan dengan KPPN sehingga dapat diselesaikan sesuai ketentuan,” tambahnya.

Sementara itu, Yanuar Deniansyah dari Keuangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi yang baik antara Bawaslu Kabupaten, Bawaslu Provinsi, dan KPPN. 

“Pengelolaan anggaran tidak hanya berbicara tentang penyerapan, tetapi juga bagaimana setiap proses dapat dilaksanakan dengan benar, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui koordinasi seperti ini, kita bisa mengetahui hal-hal yang masih perlu diperbaiki dan mencari solusi bersama,” ujarnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tapin, Abid Fikasi Gulo, menyambut baik pelaksanaan rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi kesempatan penting untuk menambah pemahaman sekaligus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran di Bawaslu Kabupaten Tapin. 

“Kami ingin memastikan setiap proses pengelolaan anggaran dapat dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, transparan, dan sesuai dengan ketentuan. Hasil dari kegiatan ini tentu akan menjadi bahan perbaikan bersama ke depan,” kata Abid.

Melalui rapat koordinasi dan monitoring evaluasi ini, Bawaslu Kabupaten Tapin menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang profesional dan akuntabel. Dengan koordinasi yang berkelanjutan bersama KPPN Barabai dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, diharapkan pelaksanaan anggaran dapat berjalan semakin optimal serta mendukung pencapaian target kinerja Bawaslu Kabupaten Tapin.