Pemetaan Masalah Hukum Di Tahun 2022

Pemetaan Masalah Hukum Di Tahun 2022

Rantau, Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi Bawaslu Kalimantan Selatan Nur Kholis Majid melakukan kunjungan ke Kantor Bawaslu Kabupaten Tapin. Kunjungan tersebut dalam rangka lakukan pemetaan masalah hukum di tahun 2022 berdasarkan simulasi tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024. Jumát (28/01/2022).

Kegiatan tersebut diikuti Ketua dan Anggota beserta staf terkait yang membidangi hukum di Bawaslu Kabupaten Tapin. Nur Kholis Majid menjelaskan, pada agenda kali ini akan berfokus pada tahapan yang akan dilalui di tahun 2022 khususnya. Dimana ada 2 tahapan potensial yang  rawan terjadinya pelanggaran, tahapan tersebut diantaranya verifikasi faktual dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu 2024.

Dalam kesempatan tersebut juga disinggung terkait potensi kepengurusan ganda Partai Politik di tingkat daerah, serta ada tidaknya regulasi yang menangani kepengurusan ganda Partai Politik apabila ada pihak yang melaporkan hal tersebut ke Bawaslu.