Menuju P2P 2026, Skema Mulai Dimatangkan

Kegiatan koordinasi terus dilakukan untuk mematangkan pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026. Hal ini terlihat dari keikutsertaan Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Bawaslu Kabupaten Tapin bersama staf HP2H dalam rapat yang digelar Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu (22/04/2026).

Rapat tersebut dibuka oleh Kepala Bagian Pengawasan, Supriyanto Noor, yang dalam arahannya menekankan pentingnya penyamaan persepsi antar kabupaten/kota dalam setiap tahapan pelaksanaan program P2P. Ia menyampaikan bahwa koordinasi ini merupakan langkah untuk memastikan kegiatan berjalan efektif, terarah, dan seragam di seluruh Kabupaten/Kota.

Dalam kesempatan tersebut, Thessa Aji Budiono menyampaikan beberapa opsi terkait mekanisme rekrutmen peserta P2P. Ia menjelaskan bahwa terdapat dua skema yang dapat dipilih, yakni skema 2 dan skema 3, yang masing-masing memiliki pendekatan berbeda dalam pelaksanaan rekrutmen dan jumlah peserta.

Lebih lanjut disampaikan bahwa seluruh 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan harus memiliki kesamaan persepsi dalam menentukan skema yang akan digunakan. “Apabila memilih skema 2, maka seluruh kabupaten/kota wajib menggunakan skema yang sama. Begitu pula jika menggunakan skema 3,” jelasnya.

Adapun pada skema 3 direncanakan jumlah peserta sebanyak 20 orang, dengan konsep pelaksanaan yang lebih terfokus. Selain itu, direncanakan akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Juni 2026, khususnya untuk pertemuan secara luring atau tatap muka.

Melalui rapat ini, diharapkan seluruh jajaran Bawaslu di tingkat kabupaten/kota dapat segera menentukan skema yang akan digunakan, sehingga persiapan pelaksanaan P2P Tahun 2026 dapat berjalan optimal dan tepat waktu.