Lewat Studi Kasus, Bawaslu Tapin Asah Kemampuan Aparatur Layani Pemilih Disabilitas

Suasana Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Tapin pada Kamis (16/07/2026) tampak berbeda dari biasanya. Bukan hanya diskusi atau pemaparan materi yang terdengar, tetapi juga gerakan tangan para peserta yang saling berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Sesekali terdengar tawa ketika gerakan yang diperagakan belum tepat, namun semangat untuk terus belajar terlihat jelas dari antusiasme seluruh peserta.

Memasuki hari kedua Rapat Koordinasi bertema “Mekanisme Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi yang Inklusif", Bawaslu Kabupaten Tapin mengubah metode pembelajaran dari teori menjadi praktik. Aparatur diajak merasakan langsung bagaimana memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas melalui simulasi yang menggambarkan situasi nyata di lingkungan Bawaslu.

Masih didampingi narasumber dari SLB Negeri 2 Tapin, Amylia Novianty, peserta mengikuti simulasi pelayanan terhadap seorang penyandang disabilitas rungu yang datang untuk menyampaikan informasi mengenai dugaan adanya pembagian uang kepada pemilih. Dalam simulasi tersebut, peserta bergantian menjadi petugas pelayanan dan masyarakat yang ingin menyampaikan informasi.

Satu per satu peserta mempraktikkan cara menyambut pelapor, memperkenalkan diri, menggali informasi, hingga menjelaskan mekanisme penyampaian informasi menggunakan bahasa isyarat dasar. Tidak hanya berfokus pada gerakan tangan, mereka juga diajak memahami pentingnya ekspresi wajah, kontak mata, serta kesabaran dalam membangun komunikasi yang nyaman bagi penyandang disabilitas.

Simulasi kemudian berlanjut pada penyelesaian kasus. Ketika informasi yang disampaikan belum memenuhi syarat sebagai laporan dugaan pelanggaran, peserta dilatih memberikan penjelasan secara sederhana mengenai langkah yang harus dilakukan pelapor. Aparatur diarahkan untuk menjelaskan bukti apa saja yang perlu dilengkapi, mulai dari waktu dan lokasi kejadian, pihak yang diduga terlibat, hingga keberadaan saksi atau bukti dukung. Dengan demikian, masyarakat tetap memperoleh kepastian layanan tanpa merasa ditolak ataupun kebingungan.

Menurut narasumber Amylia Novianty, pelayanan yang inklusif tidak hanya berbicara tentang kemampuan menggunakan bahasa isyarat, tetapi juga tentang cara aparatur membangun rasa nyaman dan kepercayaan kepada masyarakat.

“Komunikasi bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi memastikan pesan itu benar-benar dipahami oleh kedua belah pihak. Ketika penyandang disabilitas datang menyampaikan informasi, mereka ingin didengar dan diperlakukan sama seperti masyarakat lainnya. Di situlah pentingnya empati dan kemampuan berkomunikasi yang baik,” jelas Amylia.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tapin, Abid Fikasi Gulo, mengatakan bahwa simulasi pelayanan dipilih agar aparatur memiliki pengalaman yang lebih dekat dengan kondisi di lapangan.

“Pelayanan yang baik tidak hanya diukur dari cepat atau lambatnya pelayanan, tetapi juga dari kemampuan kita memastikan setiap masyarakat dapat mengakses layanan tanpa hambatan. Melalui simulasi ini, aparatur belajar bagaimana menerima informasi, memberikan penjelasan sesuai mekanisme, sekaligus membangun komunikasi yang ramah dengan penyandang disabilitas. Harapannya, ketika menghadapi situasi yang sebenarnya, mereka sudah siap memberikan pelayanan yang setara kepada semua warga,” ujarnya.

Bagi Bawaslu Kabupaten Tapin, membangun pelayanan yang inklusif bukan hanya memenuhi kewajiban sebagai penyelenggara layanan publik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga hak setiap warga negara untuk memperoleh akses informasi dan menyampaikan informasi tanpa diskriminasi. Melalui peningkatan kapasitas aparatur, Bawaslu berharap tidak ada lagi hambatan komunikasi yang menghalangi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dalam memperoleh pelayanan kepemiluan yang adil dan terbuka.