Bawaslu Tapin Serahkan Laporan Kelembagaan 2025 ke Bawaslu RI

Bawaslu Kabupaten Tapin resmi menyampaikan Laporan Kelembagaan Tahun 2025 kepada Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta. Laporan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Bawaslu Tapin, Abid Fikasi Gulo, pada Selasa-Kamis, (25-27/11/2025), bertempat di Gedung Bawaslu RI.

Laporan diterima oleh Ketua Bawaslu RI dengan apresiasi atas ketepatan waktu serta konsistensi kualitas pelaporan yang selama ini ditunjukkan oleh Bawaslu Tapin.

Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu RI menekankan pentingnya pelaporan kelembagaan sebagai bagian dari upaya menjaga profesionalisme dan akuntabilitas pengawasan pemilu.

Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara Bawaslu Kabupaten/Kota khususnya Kabupaten Tapin, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, dan Bawaslu RI dalam memastikan seluruh tahapan pengawasan berjalan sesuai ketentuan.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengingatkan seluruh jajaran Bawaslu kabupaten/kota agar semakin aktif melakukan pendidikan pemilih serta penguatan literasi demokrasi di daerah.
“Bawaslu memiliki peran strategis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemilu. Setelah RDP bersama Komisi II DPR RI, kami mendorong seluruh Bawaslu untuk memperkuat sosialisasi pendidikan pemilih agar masyarakat semakin cerdas dalam berdemokrasi,” ujar Bagja.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Tapin, Abid Fikasi Gulo, menegaskan komitmen jajarannya untuk terus meningkatkan kualitas pelaporan dan pengawasan.

“Kami berupaya mempertahankan standar pelaporan yang tepat waktu, lengkap, dan sesuai pedoman. Penyerahan laporan ini bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk akuntabilitas kami kepada publik,” ujar Abid.

“Bawaslu Tapin juga siap memperkuat pendidikan pemilih, khususnya dalam mendorong partisipasi masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengawasan bersama,” tambahnya.

Dengan penyerahan laporan ini, Bawaslu Tapin berharap koordinasi, pembinaan, dan dukungan dari Bawaslu RI dapat semakin optimal dalam menyongsong pelaksanaan pengawasan pemilu yang efektif, partisipatif, dan berintegritas.