RDP Komisi II DPR RI Bersama Mendagri KPU Bawaslu dan DKPP : Ketua Bawaslu Tapin Ikuti secara Daring

Komisi II DPR RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Mendagri, KPU RI, Bawaslu RI serta DKPP RI pada Senin (14/7/2025). Ketua Bawaslu Kabupaten Tapin Abid Fikasi Gulo mengikuti kegiatan ini secara daring via zoom meeting. Dalam rapat ini dibahas terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga titik dan Pemilihan Ulang Kepala Daerah di dua titik.

Tiga titik yang melaksanakan PSU hasil putusan MK yaitu Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Barito Utara, akan dilaksanakan pada 6 Agustus. Sedang dua daerah yang pemilihan ulang ialah Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang, akan dilaksanakan 27 Agustus.

Ada perbedaan mendasar antara PSU dan Pilkada Ulang berdasarkan sebab dan cakupan wilayah. PSU digelar hanya sebagian wilayah dan beberapa tempat pemungutan suara. Sedangkan, Pilkada ulang digelar secara keseluruhan.

Pilkada ulang biasanya disebabkan karena kecurangan yang terbukti dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Sedang PSU, disebabkan karena kecurangan di beberapa TPS.

Bob Sitepu Anggota DPR RI komisi 2 dari Fraksi PDI P mengatakan bahwa keberhasilan Pemilu-Pilkada kita ditentukan oleh Bawaslu. Bawaslu yang mencegah pelanggaran, mengawasi bahkan menindaknya. Apabila tidak ada gugatan berati Pemilu-Pilkada berjalan dengan baik dan riel di lapangan. Harapannya Pilkada yang diulang di beberapa daerah ini jangan sampai terjadi lagi pada Pemilu Pilkada yang akan datang.

"keberhasilan Pemilu-Pilkada kita ditentukan oleh Bawaslu. Apabila tidak ada gugatan berati berjalan dengan baik dan riel di lapangan." Tuturnya. "Harapannya Pilkada yang diulang ini jangan sampai terjadi lagi". Beliau melanjutkan.

Ketua Bawaslu Tapin, Abid Fikasi Gulo menyampaikan saat wawancara dengan tim humas Bawaslu Kabupaten Tapin pasca mengikuti RDP secara daring, "Kita berharap hasil RDP ini harus menjadi pembelajaran kepada kita semua terutama di Tapin agar semua proses pengawasan dilakukan dengan teliti dan terperinci. Sehingga tidak terjadi PSU yg berlarut-larut dan menghabiskan energi semua pihak serta juga membebani anggaran negara."